Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar Pembinaan Integritas Program dan Layanan Pertanian di Semarang, Senin (25/3/2019). Kegiatan ini merupakan upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di tubuh kementerian yang dipimpin Andi Amran Sulaiman ini.

Mengusung moto Petani Mulia Pro Pangan Dunia atau Protani, kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 250 orang, terdiri dari pimpinan satker provinsi/kabupaten/kota, pimpinan unit pelaksana teknis (UPT) lingkup Kementan di provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Tengah, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagian Sumatera.

"Model dan konsepsi Pembinaan Integritas Program dan Layanan Pertanian kali ini lebih diarahkan untuk menumbuhkan pemahaman tentang arah kebijakan perencanaan program dan layanan pertanian berbasis kebutuhan mendasar masyarakat. Dengan pembinaan ini, pelaksanaan dan pemanfaatan anggaran pertanian diharapkan dapat dirasakan masyarakat dan petani," ungkap Inspektur Investigasi Kementan Sotarduga Hutabarat melalui siaran pers, Rabu (27/3/2019).

Tak hanya narasumber internal, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan RI, Bareskrim Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  Jawa Tengah, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga: Kementan Atur Ekspor Karet untuk Kendalikan Stok di Pasar Internasional

"Kami ingin memberikan rambu-rambu kepada semua pimpinan dan aparatur pertanian agar saat merencanakan program atau kegiatan, dilaksanakan secara konstruktif dan tidak terjadi tumpang tindih. Kegiatan juga harus tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan pengamatan kami, banyak kejadian tindak pidana korupsi didesain sejak perencanaan kegiatan, misalnya mark upanggaran kegiatan dan manipulasi data," jelas Sotarduga.

Saat ini pimpinan dan seluruh komponen pertanian mulai dari pusat sampai dengan daerah dituntut berpartisipasi aktif dalam mencapai visi Indonesia menjadi lumbung pangan dunia pada 2045. Peran aktif dari seluruh komponen pertanian, diharapkan Sotarduga, dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kementan sedini mungkin.

Sejak 2009, upaya Kementan untuk mencegah praktik korupsi diimplementasikan oleh Inspektorat Jenderal dengan melaksanakan pembinaan tekad anti-korupsi di lingkungan Kementan. Pembinaan tersebut diarahkan untuk mengubah program dan layanan pertanian secara fundamental. 

"Selama satu dasawarsa, metode dan tema pembinaan dan pembudayaan tekad antikorupsi di Kementan bersifat dinamis dan disesuaikan dengan perkembangan isu-isu strategis serta perubahan arah kebijakan nasional dan internal Kementan untuk menuju lebih baik," tutur Sotarduga.

Upaya Kementan melakukan berbagai upaya reformasi birokrasi tersebut berbuah positif. Berdasarkan hasil pemeriksanaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), laporan keuangan Kementan pada 2015, 2016, dan 2017 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP dicapai kembali oleh Kementan dalam kurun 10 tahun, sejak 2006. Selain itu, Kementan pada 2017 dan 2018 mendapat penghargaan dari KPK sebagai kementerian terbaik dalam pengecahan dan pengelolaan gratifikasi.

Baca Juga: Proyek Daerah Jerumuskan Direktur Krakatau Steel ke Liang Korupsi