Tarif Diskon 50% Batal, Gapasdap Desak Pemerintah Soal Penyesuaian Tarif Penyeberangan Kapal
Meskipun pemerintah telah membatalkan kebijakan diskon tarif penyeberangan sebesar 50%, sebelumnya kebijakan ini sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengusaha. Salah satunya adalah Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), yang menilai kebijakan tersebut akan membebani pelaku usaha.
Menurut Gapasdap, biaya operasional kapal penyeberangan sudah sangat tinggi. Selain itu, mereka menyoroti penyesuaian tarif angkutan penyeberangan yang seharusnya berlaku sejak 1 Oktober 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 131 Tahun 2024, namun hingga pertengahan 2025 belum diimplementasikan.
Ketua Umum Gapasdap, Khoiri Soetomo, menegaskan bahwa pemberlakuan diskon 50% akan sangat memberatkan pengusaha. Meski demikian, dia mengapresiasi niat pemerintah untuk mendorong mobilitas dan pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: Begini Cara China Buka Pemerataan Kendaraan NEV di Wilayah Pedesaan
"Sebelumnya, kami sudah memberikan diskon besar-besaran secara tidak langsung. Namun, jika diskon 50% tetap diberlakukan, kami sangat keberatan. Di sisi lain, penyesuaian tarif berdasarkan Kepmenhub KM 131 Tahun 2024 hingga kini belum terlihat realisasinya," tegas Khoiri saat ditemui Warta Ekonomi di Surabaya.
Lebih lanjut, Khoiri mengungkapkan bahwa salah satu masalah utama adalah penurunan drastis hari operasi kapal, yang kini hanya sekitar 40% per bulan. Misalnya, di lintasan utama seperti Merak–Bakauheni, satu kapal hanya mendapat jadwal operasi sekitar 12 hari per bulan. Selebihnya, kapal menganggur karena jumlah armada melebihi kapasitas dermaga.
"Kapal tetap harus menanggung biaya penuh selama 30 hari, termasuk BBM untuk genset yang harus menyala 24 jam, kru yang harus standby, biaya pelabuhan, docking, dan asuransi," jelasnya.
Gapasdap menilai praktik pemberian izin operasi kapal yang berlebihan sebagai akar masalah. Meski pemerintah telah menetapkan moratorium izin baru di lintasan utama, izin tambahan tetap dikeluarkan, menyebabkan oversupply yang mengancam keselamatan dan keberlangsungan usaha.
Dalam situasi penuh tekanan ini, pemerintah dinilai justru menambah beban lewat kebijakan diskon tarif di masa puncak liburan. Khoiri mencontohkan angkutan udara yang mendapat pembebasan PPN, insentif navigasi, dan stimulus lainnya.
Baca Juga: Beli Kendaraan Bekas Makin Ngetren, Pembiayaannya Capai Rp117 Triliun!
“Sementara pelayaran dan penyeberangan tidak pernah mendapat insentif langsung. Bahkan saat pandemi sekalipun,” ujarnya
Untuk itu, kata Khoiri, pihaknya mengajukan enam poin usulan kepada pemerintah yang meliputi segera memberlakukan penyesuaian tarif sesuai hasil perhitungan resmi, tegakkan moratorium perizinan kapal di lintasan utama, memberikan subsidi langsung atas diskon tarif dan minimnya hari operasi, meringankan beban fiskal dan biaya pelabuhan, termasuk PNBP, tambat-labuh, dan biaya lainnya.
Dua usulan lainnya meliputi fasilitasi pembiayaan berbunga rendah dan jangka panjang dan menjaga kesinambungan industri pelayaran nasional.
“Gapasdap tetap mendukung program pemerintah, sepanjang kebijakannya adil dan mempertimbangkan kondisi riil. Tanpa koreksi, sektor ini terancam menurun dari sisi layanan, keselamatan, bahkan keberlangsungan,” pungkas Khori.
-
Ditpolair Mabes Polri Tangkap Kapal Bermuatan Sepatu BekasAlasan Memberi dan Menerima 'Serangan Fajar' Disebut HaramMegawati Diusulkan Maju Nyapres Lagi5 Makanan 'Aman' untuk Si Gigi SensitifPDI Perjuangan Segera Rakernas Bahas Sikap Politik PartaiResep Kue Kering Lidah Kucing ala Chef Devina HermawanAwas Kebanyakan, Ini Batas Konsumsi Gula Per Hari!Jamwas Diminta Selidiki Dugaan Perintangan Penyidikan Kasus Korupsi Zarof RicarJokdri Dituntut 2,5 Tahun PenjaraBeras Mahal dan Langka, Ini 5 Makanan Sumber Karbohidrat Selain Nasi
下一篇:Polri Pastikan Situasi Pasca Penetapan Pemilu 2024 Berjalan Aman dan Kondusif
- ·Status Bobby Nasution di Golkar Diungkap Airlangga Hartarto
- ·Pakai KTP DKI dan Depok, Tiket Masuk Trans Studio Cibubur Buy 1 Get 1
- ·Beras Mahal dan Langka, Ini 5 Makanan Sumber Karbohidrat Selain Nasi
- ·Aturan Pantang dan Puasa Masa Prapaskah 2024
- ·Pencuri Hand Sanitizer di Transjakarta Akhirnya Tertangkap
- ·Cek Formasi PPPK Tenaga Teknis 2022 di Basarnas yang Dibuka Pendaftarannya
- ·WNI Sering Ditolak Masuk Thailand, KBRI Bangkok Bikin Imbauan
- ·Bukan di Bandung, tapi Kereta di Kota Milan Italia Lewat Pasteur
- ·Absen di Sidang Paripurna DPR, Puan Hadiri KTT Ketua Parlemen Perempuan di Paris
- ·FOTO: Sengketa Hidangan Ayam Mentega di India
- ·Menteri Maman Ingatkan Target UMKM Holding Kembangkan Skala Usaha Klaster
- ·FOTO: Ratusan Lampion Hiasi Langit Taiwan
- ·KKP Ingatkan Pentingnya Laporan Tahunan Pemanfaatan Ruang Laut ke Operator Kabel Laut
- ·Pakai KTP DKI dan Depok, Tiket Masuk Trans Studio Cibubur Buy 1 Get 1
- ·Aturan Pantang dan Puasa Masa Prapaskah 2024
- ·5 Keistimewaan di Bulan Syaban, Bulan yang Penuh Berkah
- ·Metode Tobacco Harm Reduction Bisa Diterapkan untuk Menurunkan Angka Perokok?
- ·8 Parpol Tolak Sistem Proposional Tertutup, Sepakat 5 Poin Penting Ini
- ·Update Korupsi PDNS, Kejari Jakpus Tetapkan 5 Tersangka: Ada Eks Dirjen Kominfo!
- ·WNI Sering Ditolak Masuk Thailand, KBRI Bangkok Bikin Imbauan
- ·Ini yang Bikin Kelas Menengah Atas Ogah Beralih ke Mobil Listrik
- ·Sejarawan Khawatir Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Jadi Alat Cuci Dosa Rezim
- ·Adakah Makanan yang Tidak Boleh Dikonsumsi Bersamaan dengan Tape?
- ·Rismon Hasiholan Penuhi Panggilan Polisi Soal Tudingan Ijazah Palsu Jokowi
- ·Wow! Nama GM Radio Prambors Dicatut Istri SYL untuk Beli Rumah Mewah
- ·Emiten Teknologi WIRG Tanam Modal di Tiga Perusahaan Baru, Ini Tujuannya
- ·Ujung Kisruh RKT, Golkar Ngambek dengan Sikap PSI yang Inkonsisten
- ·3 Kelompok Orang yang Paling berisiko Terkena Kanker Sarkoma
- ·Fahri Hamzah Ingin Indonesia Dipimpin oleh Seorang Filsuf: 'Orang yang Populer Banyak Racunnya'
- ·Mitra Utama Investasi, RI Sampaikan Berbagai Potensi Kerja Sama Strategis ke Prancis
- ·Emtek Makin Rajin Borong Saham SCMA, Kepemilikan Tembus 64,02%
- ·Alasan KPK Gandeng Ahli Isyarat Hingga Bahasa Dalam Pemeriksaan Enembe
- ·Jamwas Diminta Selidiki Dugaan Perintangan Penyidikan Kasus Korupsi Zarof Ricar
- ·Daftar 9 Promo Belanja Pemilu 2024, Diskonnya Menggiurkan
- ·PP Presisi Aktif Beri Dampak Sosial Lewat Distribusi Bantuan Pangan
- ·Resmi! Jokowi Tetapkan Cuti Bersama PNS Berjumlah 8 Hari di 2023